Daftar Formasi PPPK Kemenkumham 2026 Lengkap Beserta Persyaratannya

Rambay.id – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali menjadi sorotan utama dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2026.

Tidak hanya membuka jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Kemenkumham juga membuka peluang besar melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tahun 2026 diprediksi menjadi tahun yang krusial bagi transformasi sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Fokus pemerintah untuk menyelesaiakan status tenaga honorer.

Kebutuhan akan tenaga ahli spesifik membuat Formasi PPPK Kemenkumham 2026 menjadi sangat beragam dan strategis. Bagi Anda yang memiliki keahlian khusus.

Pengalaman kerja yang relevan, jalur PPPK menawarkan kesempatan karier yang menjanjikan dengan gaji dan tunjangan yang setara dengan PNS.

Kami akan mengupas tuntas rincian formasi, persyaratan, hingga tips sukses lolos seleksi PPPK Kemenkumham 2026 agar Anda dapat mempersiapkan diri lebih awal dan matang.

Gambaran Umum Seleksi PPPK Kemenkumham 2026

Sebelum masuk ke detail formasi, penting untuk memahami konteks seleksi tahun ini. Berbeda dengan CPNS yang seringkali menyasar fresh graduate (lulusan baru), seleksi PPPK (P3K) ditujukan bagi profesional yang telah memiliki pengalaman kerja di bidang yang relevan.

Pada tahun 2026, Kemenkumham memfokuskan rekrutmen PPPK untuk mengisi kekosongan pada jabatan fungsional teknis dan tenaga kesehatan. Hal ini sejalan dengan upaya optimalisasi pelayanan publik. digitalisasi sistem pemasyarakatan, serta peningkatan layanan kesehatan di Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia.

Mengapa memilih PPPK Kemenkumham? Selain kepastian status sebagai ASN, PPPK di lingkungan Kemenkumham mendapatkan remunerasi yang kompetitif, tunjangan kinerja yang menarik, serta kesempatan pengembangan kompetensi yang luas.

Rincian Formasi PPPK Kemenkumham 2026

Berdasarkan tren kebutuhan organisasi dan data proyeksi tahun 2026, formasi PPPK Kemenkumham terbagi menjadi dua kategori besar: Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan. Berikut adalah prediksi dan rincian formasi yang kemungkinan besar dibuka:

1. Formasi Tenaga Teknis

Tenaga teknis adalah tulang punggung operasional perkantoran dan pelayanan hukum di Kemenkumham. Jabatan ini membutuhkan keterampilan spesifik.

Ahli Pertama – Pranata Komputer: Di era transformasi digital 2026, posisi ini sangat krusial untuk mengelola Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dan layanan imigrasi online. Pelamar biasanya membutuhkan latar belakang pendidikan S1 Teknik Informatika/Sistem Informasi.
Ahli Pertama – Arsiparis: Bertugas mengelola arsip negara yang sangat vital, terutama dokumen hukum dan kewarganegaraan. Dibutuhkan lulusan D4/S1 Kearsipan atau Ilmu Perpustakaan.
Ahli Pertama – Analis Hukum: Membantu dalam analisis peraturan perundang-undangan dan masalah hukum. Posisi ini biasanya diisi oleh lulusan S1 Hukum.
Terampil – Pranata Humas: Bertugas mengelola komunikasi publik Kemenkumham. Dibutuhkan lulusan D3 Komunikasi/Hubungan Masyarakat.
Ahli Pertama – Penerjemah: Sangat dibutuhkan di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk menerjemahkan dokumen hukum internasional. Bahasa yang sering dicari adalah Bahasa Inggris, Mandarin, dan Arab.
Dosen (Asisten Ahli): Untuk penempatan di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim). Membutuhkan minimal lulusan S2 sesuai linieritas program studi.

2. Formasi Tenaga Kesehatan

Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi prioritas hak asasi manusia. Oleh karena itu, formasi tenaga kesehatan selalu dibuka dalam jumlah cukup banyak untuk ditempatkan di Klinik Lapas, Rutan, atau RS Pengayoman.

Ahli Pertama – Dokter Umum & Dokter Gigi: Wajib memiliki STR aktif. Bertugas memberikan layanan medis primer di UPT Pemasyarakatan.
Ahli Pertama & Terampil – Perawat: Formasi yang paling banyak dibuka untuk lulusan D3 Keperawatan (Terampil) dan Ners (Ahli Pertama).
Terampil – Bidan: Dikhususkan untuk Lapas Perempuan guna menangani kesehatan reproduksi warga binaan wanita.
Ahli Pertama – Apoteker & Asisten Apoteker: Bertanggung jawab atas pengelolaan obat-obatan di fasilitas kesehatan Kemenkumham.
Psikolog Klinis: Sangat dibutuhkan untuk pembinaan mental warga binaan dan asesmen risiko di Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Persyaratan Pendaftaran PPPK Kemenkumham 2026

Agar dapat melamar pada Formasi PPPK Kemenkumham 2026, pelamar wajib memenuhi persyaratan umum dan khusus. Kegagalan memahami syarat ini seringkali menjadi penyebab gugurnya peserta di tahap administrasi.

Persyaratan Umum

Warga Negara Indonesia (WNI): Bertakwa kepada Tuhan YME, setia kepada Pancasila dan NKRI.
Usia: Minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar (biasanya maksimal 57 tahun untuk jabatan fungsional ahli pertama/terampil).
Catatan Kriminal: Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih.
Status Kepegawaian: Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit TNI, atau Anggota Polri.
Integritas: Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/PPPK/TNI/Polri atau pegawai swasta.
Organisasi Terlarang: Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

Persyaratan Khusus (Sangat Penting)

Poin ini adalah pembeda utama antara CPNS dan PPPK. Perhatikan baik-baik:

Pengalaman Kerja Relevan: Pelamar PPPK wajib memiliki pengalaman kerja di bidang yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar.
- Minimal 2 tahun untuk jenjang Terampil dan Ahli Pertama.
- Minimal 3-5 tahun untuk jenjang Ahli Muda (jika dibuka).
- Pengalaman ini harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Bekerja (Paklaring) yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (bagi pelamar instansi pemerintah) atau Direktur/Kepala Divisi SDM (bagi pelamar swasta).
Surat Tanda Registrasi (STR): Wajib bagi pelamar Tenaga Kesehatan (Dokter, Perawat, Bidan, dll) dan harus masih berlaku saat pendaftaran.
Kualifikasi Pendidikan: Ijazah harus linier dengan formasi yang dilamar. Lulusan perguruan tinggi dalam negeri harus dari prodi yang terakreditasi BAN-PT.
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): Biasanya Kemenkumham menetapkan standar minimal IPK, misalnya 2.75 untuk lulusan D3/S1 (angka ini dapat berubah sesuai pengumuman resmi).

Dokumen Persyaratan yang Harus Disiapkan

Proses pendaftaran dilakukan secara digital melalui portal SSCASN BKN. Pastikan Anda menyiapkan dokumen berikut dalam format PDF atau JPG sesuai ketentuan ukuran yang diminta:

KTP Elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan perekaman dari Dukcapil.
Pas Foto Terbaru berlatar belakang merah (pakaian formal).
Surat Lamaran yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI (biasanya format disediakan di laman casn.kemenkumham.go.id).
Surat Pernyataan 5 Poin atau sesuai format instansi.
Ijazah Asli dan Transkrip Nilai Asli.
Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang sah dan relevan.
STR (bagi tenaga kesehatan).
Sertifikat Kompetensi Tambahan (jika ada/diminta, misal sertifikat komputer atau bahasa asing).
E-Meterai: Dokumen seperti surat lamaran dan pernyataan wajib dibubuhi e-meterai resmi PERURI.

Alur Pendaftaran PPPK Kemenkumham 2026

Sistem seleksi tahun 2026 diprediksi semakin terintegrasi. Berikut adalah alur pendaftaran yang perlu Anda ikuti:

1. Buat Akun SSCASN

Kunjungi portal resmi sscasn.bkn.go.id. Lakukan pendaftaran akun menggunakan NIK dan Nomor KK. Pastikan data Dukcapil Anda sudah update. Pada tahun 2026, sistem pengenalan wajah (face recognition) saat login mungkin akan lebih ketat untuk mencegah joki.

2. Pemilihan Formasi

Setelah login, lengkapi biodata. Pilih jenis seleksi “PPPK Teknis” atau “PPPK Tenaga Kesehatan”. Cari instansi “Kementerian Hukum dan HAM” dan pilih jabatan serta lokasi formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan Anda.

3. Unggah Dokumen

Unggah dokumen yang telah disiapkan. Periksa kembali kejelasan dokumen (tidak buram). Kesalahan unggah dokumen tidak dapat diperbaiki setelah tombol “Akhiri Pendaftaran” ditekan.

4. Cetak Kartu Pendaftaran

Setelah resume selesai dan dikirim, cetak Kartu Informasi Akun dan Kartu Pendaftaran CASN sebagai bukti pendaftaran.

Tahapan Seleksi dan Sistem Penilaian

Seleksi PPPK Kemenkumham 2026 menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dari BKN yang transparan dan akuntabel. Tidak ada sistem “orang dalam”, murni berdasarkan kompetensi.

1. Seleksi Administrasi

Panitia akan memverifikasi kesesuaian dokumen yang diunggah dengan persyaratan. Hasilnya akan diumumkan di portal instansi. Ada masa sanggah bagi pelamar yang merasa dirugikan karena kesalahan verifikasi panitia.

2. Seleksi Kompetensi (CAT)

Terdiri dari empat materi uji utama:

Kompetensi Teknis (Nilai bobot terbesar): Mengukur penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berkaitan dengan teknis jabatan. Contoh: Pranata Komputer akan ditanya soal coding, jaringan, atau database.
Kompetensi Manajerial: Mengukur integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, dll.
Kompetensi Sosio Kultural: Mengukur kepekaan terhadap keberagaman, toleransi, dan wawasan kebangsaan.
Wawancara (Berbasis Komputer): Menggali integritas dan moralitas pelamar.

3. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT)

Untuk jabatan tertentu, Kemenkumham mungkin mengadakan tes tambahan seperti tes praktik kerja atau wawancara user. Namun, untuk PPPK, biasanya tes CAT BKN sudah mencakup mayoritas penilaian. Pantau terus pengumuman resminya.

Perbedaan Mencolok: Penjaga Tahanan (CPNS) vs Tenaga Teknis (PPPK)

Banyak pelamar yang bingung mengenai posisi Penjaga Tahanan (Sipir). Penting untuk diketahui bahwa:

Penjaga Tahanan biasanya dibuka melalui jalur CPNS dengan kualifikasi lulusan SMA/Sederajat.
Jalur PPPK lebih difokuskan pada jabatan fungsional (Dokter, Perawat, Ahli IT, Arsiparis) yang membutuhkan ijazah D3, D4, atau S1 dan pengalaman kerja.

Jadi, jika Anda lulusan SMA murni tanpa pengalaman kerja profesional yang spesifik, jalur CPNS Penjaga Tahanan mungkin lebih tepat daripada PPPK. Namun, jika Anda lulusan sarjana dengan pengalaman kerja, PPPK adalah rute terbaik untuk karir fungsional.

Gaji dan Tunjangan PPPK Kemenkumham 2026

Salah satu daya tarik utama menjadi PPPK di Kemenkumham adalah kesejahteraannya. Berdasarkan Perpres No. 98 Tahun 2020 (dan aturan turunannya yang mungkin diperbarui di 2026), PPPK menerima hak keuangan setara PNS.

Komponen pendapatan meliputi:

Gaji Pokok: Disesuaikan dengan Golongan (Golongan IX untuk lulusan S1, Golongan VII untuk D3). Estimasi Gaji Pokok Golongan IX di tahun 2026 berkisar antara Rp3.200.000 hingga Rp5.200.000 (belum termasuk kenaikan berkala).
Tunjangan Kinerja (Tukin): Kemenkumham memiliki kelas jabatan dengan tukin yang cukup tinggi dibandingkan instansi lain.
Tunjangan Makan.
Tunjangan Keluarga (Suami/Istri dan Anak).
Tunjangan Jabatan Fungsional.

Jika diakumulasikan, Take Home Pay PPPK Kemenkumham sangat kompetitif untuk menunjang kehidupan yang layak.

Tips Sukses Lolos Seleksi PPPK

Persaingan di tahun 2026 diprediksi akan ketat. Berikut strategi yang bisa Anda terapkan:

Fokus pada Kompetensi Teknis: Soal teknis memiliki bobot nilai tertinggi. Pelajari modul-modul yang berkaitan langsung dengan jabatan Anda. Jika Anda melamar Arsiparis, pelajari UU Kearsipan secara mendalam.
Pastikan Dokumen Pengalaman Kerja Valid: Jangan memalsukan pengalaman kerja. Verifikasi di tahap pemberkasan akhir sangat ketat. Pastikan surat pengalaman kerja Anda sesuai format.
Latihan Manajemen Waktu: Soal CAT sangat banyak dengan waktu terbatas. Latih diri Anda mengerjakan soal dengan cepat dan tepat melalui simulasi try out.
Pantau Kanal Resmi: Informasi valid hanya berasal dari website kemenkumham.go.id dan sscasn.bkn.go.id. Hati-hati terhadap hoaks jadwal seleksi yang beredar di grup tidak resmi.

Kesimpulan

Pembukaan Formasi PPPK Kemenkumham 2026 adalah momentum yang tidak boleh dilewatkan bagi para profesional yang ingin mengabdikan diri pada negara. Dengan beragamnya formasi teknis dan kesehatan yang dibuka.

Peluang untuk bergabung dengan Korps Pengayoman terbuka lebar bagi Anda yang memenuhi kualifikasi.

Kunci keberhasilan dalam seleksi ini terletak pada dua hal: kelengkapan administrasi dan penguasaan kompetensi teknis. Pastikan pengalaman kerja Anda relevan dan dokumen pendukung sudah siap jauh-jauh hari.

Jangan menunggu hingga pengumuman resmi dirilis untuk mulai belajar. Mulailah persiapan Anda hari ini, karena keberuntungan adalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Q1: Apakah lulusan baru (Fresh Graduate) bisa mendaftar PPPK Kemenkumham 2026?

A: Secara umum, jalur PPPK mensyaratkan pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang yang relevan. Untuk Fresh Graduate, disarankan mengambil jalur CPNS jika tersedia formasi yang sesuai.

Q2: Apakah ada syarat tinggi badan untuk PPPK Teknis/Kesehatan di Kemenkumham?

A: Berbeda dengan formasi Penjaga Tahanan (CPNS) yang ketat soal tinggi badan, formasi PPPK tenaga teknis dan kesehatan biasanya tidak mensyaratkan tinggi badan minimal, kecuali ditentukan lain dalam pengumuman spesifik.

Q3: Bisakah guru honorer melamar PPPK di Kemenkumham?

A: Bisa, asalkan kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerjanya relevan dengan formasi yang dibuka di Kemenkumham. Misalnya, guru bahasa melamar formasi Penerjemah atau guru komputer melamar formasi terkait IT, namun harus dipastikan pengalaman kerjanya diakui relevansinya oleh panitia.

Q4: Apakah PPPK Kemenkumham mendapatkan uang pensiun?

A: Berdasarkan UU ASN terbaru (UU No. 20 Tahun 2023), PPPK kini masuk dalam skema “Defined Contribution” yang memungkinkan mereka mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serupa dengan PNS.

Q5: Dimana saya bisa melihat rincian PDF formasi resminya?

A: Rincian formasi resmi dalam format PDF hanya dapat diunduh melalui laman casn.kemenkumham.go.id saat periode pendaftaran resmi dibuka oleh pemerintah.