Rambay – Dalam lanskap ketenagakerjaan Indonesia tahun 2025 dan 2026, tren pekerjaan tidak lagi didominasi oleh karyawan purna waktu (full-time) yang bekerja dari jam 9 pagi hingga 5 sore.
Fenomena gig economy dan fleksibilitas kerja telah mendorong lonjakan jumlah pekerja paruh waktu (part-time). Namun, di tengah fleksibilitas ini, seringkali terjadi kebingungan—atau bahkan pelanggaran—terkait hak upah.
Banyak pekerja paruh waktu yang menerima bayaran jauh di bawah standar, semata-mata karena mereka atau pemberi kerja tidak memahami Aturan dan Cara Hitung UMK yang berlaku khusus untuk skema kerja jam-jaman.
Padahal, pemerintah melalui peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja telah menetapkan formula spesifik untuk melindungi hak-hak pekerja non-permanen ini.
Kami tidak hanya akan membahas definisi UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), tetapi juga membedah secara rinci bagaimana mengonversi angka UMK bulanan menjadi upah per jam yang legal dan sah menurut hukum.
Jika Anda adalah seorang pemilik bisnis UMKM, HRD, atau seorang freelancer dan pekerja paruh waktu, panduan ini adalah referensi wajib agar Anda terhindar dari sanksi hukum dan kerugian finansial.
Memahami Dasar Hukum Upah Minimum di Indonesia
Sebelum masuk ke rumus matematika, kita harus memahami fondasi hukum yang menjadi pijakan. Di Indonesia, sistem pengupahan sangat diatur ketat untuk menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja.
1. Perbedaan UMP dan UMK
Seringkali masyarakat tertukar antara UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).
- UMP: Ditetapkan oleh Gubernur dan berlaku untuk seluruh wilayah provinsi tersebut sebagai jaring pengaman terendah.
- UMK: Ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Nilai UMK harus lebih tinggi dari UMP.
Dalam konteks perhitungan gaji, UMK adalah acuan utama yang harus digunakan jika nilainya sudah ditetapkan. Misalnya, UMK Kota Bekasi jauh lebih tinggi daripada UMK Kabupaten Banjarnegara.
Meskipun keduanya berada di Indonesia. Oleh karena itu, perhitungan upah pekerja paruh waktu harus berbasis pada lokasi domisili tempat kerja, bukan rata-rata nasional.
2. Regulasi Terbaru (PP No. 51 Tahun 2023)
Acuan hukum utama yang kita gunakan saat ini (termasuk untuk tahun 2026) adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Peraturan ini secara tegas menyebutkan bahwa upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Namun, yang paling penting bagi topik kita adalah pasal yang mengatur tentang Upah Per Jam.
Pemerintah menyadari bahwa tidak adil jika pekerja yang hanya bekerja 4 jam sehari digaji dengan standar bulanan penuh, namun juga tidak adil jika mereka dibayar semena-mena tanpa dasar perhitungan.
Definisi Pekerja Paruh Waktu Menurut Hukum
Sebelum menghitung, pastikan status kerja Anda atau karyawan Anda memenuhi kriteria “Paruh Waktu”.
Menurut peraturan ketenagakerjaan di Indonesia, pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari jam kerja normal. Jam kerja normal didefinisikan sebagai:
- 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu (untuk 6 hari kerja).
- 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu (untuk 5 hari kerja).
Jika seorang pekerja bekerja di bawah akumulasi jam tersebut (misalnya hanya 20 jam seminggu), maka ia dikategorikan sebagai pekerja paruh waktu. Perjanjian kerja yang digunakan biasanya adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang secara spesifik mencantumkan skema pembayaran upah berdasarkan satuan waktu (jam).
Rumus Resmi: Cara Hitung Upah Per Jam
Inilah inti dari pembahasan kita. Banyak perusahaan yang membuat aturan sendiri seperti “Gaji part-time adalah Rp50.000 per hari”. Angka ini bisa jadi benar, bisa jadi salah, tergantung UMK daerahnya.
Untuk mendapatkan angka yang legal, Anda DILARANG membagi UMK dengan 30 hari atau 25 hari kerja begitu saja jika skemanya adalah hourly basis.
Rumus resmi yang ditetapkan pemerintah dalam PP Pengupahan untuk pekerja paruh waktu adalah:
Upah Per Jam = {Upah Minimum Bulanan}{126}
Mengapa Angka 126?
Angka 126 bukanlah angka acak. Ini adalah hasil perhitungan rata-rata jam kerja efektif pekerja paruh waktu yang disepakati secara nasional untuk keperluan formula ini. Penjabarannya adalah sebagai berikut:
- Angka 29 jam (rata-rata jam kerja paruh waktu mingguan) dikalikan dengan 52 minggu (jumlah minggu dalam setahun).
- Hasilnya kemudian dibagi 12 bulan.
- 29 { jam} times {52{ minggu}}{12{ bulan}} approx 125.66 (dibulatkan menjadi 126).
Jadi, pembagi 126 adalah konstanta hukum yang wajib digunakan.
Simulasi Perhitungan UMK Pekerja Paruh Waktu (Studi Kasus 2026)
Agar lebih mudah dipahami, mari kita lakukan simulasi perhitungan menggunakan asumsi data UMK tahun 2026. Kita akan membandingkan dua wilayah dengan kesenjangan upah yang cukup terasa: DKI Jakarta dan salah satu daerah di Jawa Tengah.
Studi Kasus 1: Barista Coffee Shop di Jakarta
Misalkan UMK DKI Jakarta tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp5.300.000 (Angka asumsi untuk simulasi).
Budi bekerja sebagai barista part-time dengan jam kerja 5 jam per hari, 4 hari seminggu (Total 20 jam/minggu). Berapa upah per jam minimal yang harus diterima Budi?
Langkah 1: Hitung Upah Minimum Per Jam
Upah Per Jam = {Rp5.300.000}{126}
Upah Per Jam = Rp42.063,49
Maka, upah per jam Budi minimal adalah Rp42.064.
Langkah 2: Hitung Gaji Bulanan Budi
Jika Budi bekerja 20 jam seminggu, maka dalam sebulan (rata-rata 4.3 minggu) ia bekerja sekitar 86 jam.
Total Gaji = 86 { jam} times Rp42.064 = Rp3.617.504
Catatan: Jika Coffee Shop menggaji Budi hanya Rp25.000 per jam, maka Coffee Shop tersebut melanggar regulasi pengupahan.
Studi Kasus 2: Penjaga Toko di Kabupaten X (Jawa Tengah)
Misalkan UMK di Kabupaten X pada tahun 2026 adalah Rp2.500.000.
Siti bekerja part-time menjaga toko dari jam 1 siang sampai jam 5 sore (4 jam), selama 6 hari seminggu.
Langkah 1: Hitung Upah Minimum Per Jam
Upah Per Jam = {Rp2.500.000}{126}
Upah Per Jam = Rp19.841,26
Dibulatkan menjadi Rp19.842 per jam.
Langkah 2: Hitung Pendapatan Harian
Upah Harian = 4{ jam} times Rp19.842 = Rp79.368
Meskipun terlihat kecil, angka ini adalah batas bawah hukum (floor price). Perusahaan boleh membayar lebih (misal Rp25.000/jam), tapi tidak boleh kurang dari Rp19.842.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besaran Upah
Selain rumus dasar di atas, ada beberapa komponen lain dalam aturan dan cara hitung UMK yang perlu diperhatikan:
1. Komponen Upah (Gaji Pokok vs Tunjangan)
Dalam aturan UMK, angka UMK bisa terdiri dari:
- Upah Pokok saja (tanpa tunjangan).
- Atau, Upah Pokok + Tunjangan Tetap.Jika upah terdiri dari pokok dan tunjangan tetap, maka besaran Upah Pokok minimal harus 75% dari total UMK. Namun, untuk pekerja paruh waktu yang dibayar per jam, biasanya yang digunakan adalah single salary (gaji tunggal) yang mencakup semuanya.
2. Wilayah Kerja (Zonasi)
Hati-hati bagi perusahaan yang memiliki cabang di banyak kota. Anda tidak bisa menyamaratakan gaji part-time staf di Jakarta dengan staf di Yogyakarta. Masing-masing harus mengikuti UMK daerah operasionalnya.
3. Kesepakatan dalam Perjanjian Kerja
Rumus {UMK}{126} adalah batas minimum. Dalam prakteknya, pekerja paruh waktu sering kali memiliki keahlian khusus (misalnya guru les privat bahasa asing atau desainer grafis in-house part-time).
Dalam kasus ini, upah biasanya ditentukan berdasarkan market rate (harga pasar) yang jauh di atas hitungan UMK. Namun, rumus UMK tetap berlaku sebagai jaring pengaman agar tidak terjadi eksploitasi.
Kesalahan Umum dalam Penerapan Upah Part-Time
Berdasarkan pengamatan di lapangan, berikut adalah kesalahan fatal yang sering terjadi terkait aturan dan cara hitung UMK untuk part-time:
1. Menggunakan Pembagi Hari Kerja (25 atau 30)
Banyak HRD awam menghitung gaji part-time dengan cara: {UMK}{25{ hari}}.
Ini salah karena {UMK}{25} menghasilkan upah harian untuk pekerja full-time (8 jam). Jika angka ini kemudian dibagi lagi dengan 8 jam untuk mencari tarif per jam, hasilnya seringkali lebih rendah dibandingkan rumus pembagi 126.
2. Sistem “All-in” yang Tidak Transparan
Perusahaan sering menetapkan angka bulat, misal Rp2.000.000 per bulan untuk kerja setengah hari, tanpa memverifikasi apakah angka tersebut jika di-breakdown per jam masih memenuhi standar UMK daerah tersebut atau tidak.
3. Tidak Adanya Kontrak Tertulis
Walaupun part-time, PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) wajib ada. Di dalamnya harus tertera jelas:
- Besaran upah per jam.
- Jam kerja yang disepakati.
- Periode pembayaran (mingguan atau bulanan).Tanpa kontrak, pekerja sulit menuntut hak jika terjadi kekurangan pembayaran.
Sanksi Hukum bagi Pelanggar Aturan Pengupahan
Pemerintah Indonesia cukup serius dalam menegakkan aturan pengupahan. Berdasarkan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan minimum dapat dikenakan sanksi pidana:
- Pidana Penjara: Paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun.
- Denda: Paling sedikit Rp100.000.000 dan paling banyak Rp400.000.000.
Bagi pencari kerja, mengetahui hal ini penting bukan untuk mengancam, melainkan sebagai posisi tawar (bargaining power) saat negosiasi kontrak. Bagi pengusaha, kepatuhan adalah investasi keamanan bisnis jangka panjang.
Tips Negosiasi Gaji untuk Pekerja Paruh Waktu
Setelah mengetahui aturan dan cara hitung UMK yang benar, bagaimana mengaplikasikannya saat wawancara kerja?
- Riset UMK Terbaru: Sebelum wawancara, cari tahu UMK 2026 resmi di kota tempat Anda melamar.
- Hitung Mandiri: Gunakan rumus bagi 126 di kalkulator ponsel Anda. Simpan angka tersebut sebagai “Batas Bawah”.
- Tawarkan Nilai Lebih: Saat negosiasi, jangan hanya berpatokan pada UMK. Jika Anda memiliki skill, mintalah di atas UMK. Gunakan kalimat: “Berdasarkan riset saya, standar UMK per jam di wilayah ini adalah RpX. Mengingat pengalaman saya, saya mengajukan penawaran RpY per jam.”
- Perjelas Status Pajak dan BPJS: Tanyakan apakah upah tersebut gross (kotor) atau net (bersih), dan apakah perusahaan menanggung BPJS Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) bagi pekerja paruh waktu (biasanya masuk kategori Bukan Penerima Upah atau skema kemitraan, namun ada juga yang memasukkan ke dalam perusahaan).
Kesimpulan
Memahami Aturan dan Cara Hitung UMK—khususnya bagi pekerja paruh waktu—bukan sekadar soal matematika, melainkan soal keadilan dan kepatuhan hukum. Di tahun 2026.
Di mana model kerja semakin fleksibel, rumus {Upah Bulanan}{126} adalah kunci emas yang harus dipegang oleh kedua belah pihak, baik pengusaha maupun pekerja.
Bagi pengusaha, menerapkan perhitungan yang benar akan meningkatkan loyalitas karyawan dan menghindarkan bisnis dari sanksi pidana. Bagi pekerja, pemahaman ini menjamin jerih payah Anda.
Dihargai secara layak sesuai standar hidup daerah setempat. Jangan ragu untuk menghitung ulang dan mendiskusikan hak Anda secara profesional.
Ingat, upah minimum adalah jaring pengaman, bukan tujuan akhir. Namun, memastikan jaring pengaman itu kuat adalah langkah awal menuju kesejahteraan finansial.
FAQ: Pertanyaan Umum Seputar Cara Hitung UMK Part-Time
1. Apakah rumus bagi 126 berlaku untuk semua daerah di Indonesia?
Ya, rumus pembagi 126 diatur dalam Peraturan Pemerintah pusat (PP No. 36/2021 jo PP No. 51/2023), sehingga berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia. Yang membedakan hanyalah nominal UMK (pembilangnya) yang berbeda tiap daerah.
2. Bolehkah perusahaan membayar di bawah UMK jika perusahaan tersebut masih kecil (Mikro/Kecil)?
Ada pengecualian untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Berdasarkan UU Cipta Kerja, upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.
Namun minimal harus sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat (biasanya minimal 50% dari rata-rata konsumsi tingkat provinsi). Jadi, usaha mikro tidak wajib mengikuti UMK penuh, tapi harus mengikuti batas ambang kemiskinan/konsumsi yang ditetapkan BPS.
3. Kapan UMK 2026 mulai berlaku efektif?
UMK tahun 2026 ditetapkan pada akhir tahun 2025 (biasanya November) dan mulai berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2026.
4. Apakah pekerja part-time berhak mendapatkan THR?
Berdasarkan Permenaker No. 6 Tahun 2016, pekerja dengan masa kerja 1 bulan atau lebih secara terus-menerus berhak atas THR. Untuk pekerja paruh waktu/lepas, perhitungan THR biasanya diproratakan berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya.
5. Bagaimana jika saya bekerja part-time tapi dibayar per proyek, bukan per jam?
Jika sistemnya per proyek (lump sum), maka ini masuk ranah Freelance profesional, bukan hubungan kerja waktu tertentu berbasis jam. Namun, Anda tetap bisa menggunakan rumus per jam di atas sebagai acuan internal untuk menentukan harga jasa (rate card) Anda agar tidak rugi waktu.